IKUT BIMTEK : Seluruh anggota DPRD Jateng siap mengikuti bimbingan teknis kedewanan guna mengawal dan mendorong pencapaian visi Indonesia Emas 2045.(foto: azam addin)
JAKARTA – DPRD Provinsi Jawa Tengah lakukan pendalaman dan penguatan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kedewanan sesuai dengan sektor kerja. Pendalaman dilakukan selama tiga hari, mulai Sabtu-Senin (14-16/12/24).
Ketua DPRD Sumanto menyampaikan, guna menunjang visi Indonesia Emas 2025, maka seluruh anggota DPRD Jawa Tengah akan melakukan pembahasan mendalam tentang kerja di masing masing komisi.
“Jauh-jauh ke Jakarta, akhir tahun, bapak-ibu DPRD Jateng semua tetap semangat untuk ikut Bimtek njeh! Besok pagi kita akan lakukan pendalaman, pembahasan di masing-masing komisi. Harapannya nanti bisa lebih maksimal untuk menunjang visi Indonesia Emas tahun 2025.” Kata politikus Partai PDI Perjuangan itu saat memberikan sambutan pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah di Jakarta, Sabtu (14/13/2024).
Sumanto menjelaskan konsep bimtek kali ini menitikberatkan pada peningkatan kompetensi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam penguasaan materi masing-masing. Agenda yang dijadwalkan pada kegiatan Bimtek yang diikuti 119 Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah itu akan dibagi dalam 5 kelas dengan pembahasan sesuai dengan sektor kerja masing-masing Komisi.
“Ini kita lakukan agar kita semakin kuat dalam pelayanan kepada masyarakat, advokasi kita terarah, pengawasan kita kepada OPD juga tepat. Jadi besok teman teman diskusi bersama dengan teman teman OPD terkait dengan Komisi,” Ungkapnya.
Senada dengan yang disampaikan Ketua DPRD Jateng, Ketua STKIP Kusuma Negara Jakarta Herinto Sidik Iriansyah selaku fasilitator Bimtek Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah bahwa penguatan kapasitas sesuau dengan tupoksi kerja komisi ini nantinya akan menunjang kerja kolektif DPRD Jawa Tengah sebagai salah satu bagian dari penyelenggara pemerintahan.
“Materi yang nantinya akan tersajikan dalam bimtek ini semoga mampu untuk menunjang kerja kerja bapak ibu anggota DPRD Jateng mendatang. Khususnya tentang pengawasan kepada pemerintah provinsi, kami, STKIP Kusuma Negara merasa bangga menjadi bagian dari usaha pembangunan visi Indonesia Emas 2045,” jelasnya saat memberikan sambutan.
DPRD Provinsi Jawa Tengah difasilitasi oleh STKIP Kusuma Negara Jakarta menyelenggarakan bimbingan teknis selama tiga hari di Merlynn Park Hotel Jakarta.(azam/priyanto)
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD Kabupaten/kota terdiri dari anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. DPRD mempunyai fungsi membentuk peraturan daerah, anggaran dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, DPRD menjaring aspirasi masyarakat.
A. Tugas dan wewenang DPRD
Sesuai tata tertib DPRD dalam melaksanakan fungsinya DPRD mempunyai tugas sebagai berikut :
B. Hak dan Kewajiban Anggota DPRD
Sesuai dengan Peraturan DPRD Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2014 Bab IV pasal 14 tentang tata tertib DPRD disebutkan DPRD mempunyai hak :
b. Hak anggota DPRD
Pasal 27 Bab V peraturan Tata Tertib DPRD menyatakan bahwa anggota DPRD mempunyai hak antara lain :
c. Kewajiban anggota DPRD
Sesuai pasal 36 Bab VI tata tertib DPRD Kabupaten Sleman setiap Anggota DPRD mempunyai kewajiban sebagai berikut :
Seluruh Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur dan Sumatera Barat periode 2024-2029 mengikuti orientasi yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Selasa (3/9).
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir berharap diselenggarakannya orientasi ini dapat menambah wawasan para Anggota DPRD untuk menjalankan tugas sebagai wakil rakyat selama lima tahun ke depan. “Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat bisa membuka wawasan dari teman-teman seluruh Anggota Dewan,” ujar Tomsi.
Ia mengingatkan, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Oleh karena itu, baik pengelolaan pendapatan dan belanja daerah harus sesuai dengan ketentuan agar penyerapannya bisa optimal sesuai perencanaan. “Kalau penyerapan daripada anggaran rendah, berdampak pada ekonomi akan lesu,” ungkap Tomsi.
Diketahui, peserta orientasi DPRD Provinsi Tahun 2024 terdiri dari DPRD DKI Jakarta sebanyak 106 Anggota, DPRD Jawa Timur sebanyak 120 Anggota dan DPRD Sumatera Barat sebanyak 65 Anggota.
Seluruh peserta orientasi pada hari ini akan dibekali beberapa materi oleh Narasumber. Diantaranya tentang Wawasan Kebangsaan yang dilandasi Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI, Sistem Pemerintahan Indonesia, Penguatan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan Lanjutan Penguatan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan.(DDJP/yla/gie)
Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang
Mengacu Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang, Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut :
(1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya.
(2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi:
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris DPRD mempunyai rincian tugas:
DPRD Provinsi NTT terdiri dari Pimpinan DPRD dan Komisi, adapun berbagai Komisi yang ada di DPRD Provinsi NTT yaitu :(1) Jumlah komisi terdiri dari :a. Komisi I : Bidang Pemerintahan Umum;b. Komisi II : Bidang Perekonomian;c. Komisi III: Bidang Keuangan;d. Komisi IV : Bidang Pembangunan; dane. Komisi V : Bidang Kesejahteraan Rakyat.1. Komisi I, Bidang Pemerintahan Umum yang meliputi urusan : Organisasi, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan, Kesatuan Bangsa dan Politik, Kearsipan, Perbatasan Daerah, Komunikasi dan Informatika, Pengolahan Data Elektronik, Polisi Pamong Praja, Statistik, Pertanahan, Pertahanan, Keamanan dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;2. Komisi II, Bidang Perekonomian yang meliputi urusan : Perindustrian dan Perdagangan, Pertanian dan Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan, Kehutanan, Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Logistik, Koperasi, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;3. Komisi III, Bidang Keuangan meliputi urusan : Perpajakan, Retribusi, Perusahaan Daerah, Perusahaan Patungan, Pengawasan, Pendapatan dan Aset Daerah, Dunia Usaha dan Penanaman Modal, Kawasan Industri dan Kapet, serta Perijinan;4. Komisi IV, Pembangunan meliputi urusan : Pekerjaan Umum, Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Perhubungan, Pertambangan dan Energi, Perumahan Rakyat, Lingkungan Hidup, Kelistrikan, Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan;5. Komisi V, Bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi : Transmigrasi dan Tenaga kerja, Pendidikan, Seni dan Budaya, Pemuda dan Olah Raga, Kesehatan dan Rumah Sakit, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sosial, Agama, Perpustakaan Daerah, Penanggulangan Bencana, Narkoba dan HIV/AIDS.(2) Mitra kerja komisi I dalam melaksanakan bidang tugas meliputi Biro Pemerintahan, Biro Hukum, Biro Umum, Biro Organisasi, Biro Hubungan Masyarakat, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Arsip Daerah, Badan Pendidikan dan Pelatihan, Badan Kepegawaian Daerah, Kantor Pengolahan Data Elektronik, Kantor Penghubung, Badan Pengelola Perbatasan, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.(3) Mitra kerja komisi II dalam melaksanakan bidang tugas meliputi Biro Perekonomian, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan, Dinas Kehutanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, dan KPHL Model Mutis Timau Unit XIX.(4) Mitra kerja komisi III dalam melaksanakan bidang tugas meliputi Biro Keuangan, Dinas Pendapatan dan Aset Daerah, Inspektorat, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu, Badan Koordinasi Penanaman Modal, PT. Flobamor, PT. Bank NTT, PT. Jamkrida, Kawasan Industri Bolok dan Kapet Mbay.(5) Mitra kerja komisi IV dalam melaksanakan bidang tugas meliputi Biro Administrasi Pembangunan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Pertambangan dan Energi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Lingkungan Hidup Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, dan Badan Layanan Umum Daerah SPAM.(6) Mitra kerja komisi V dalam melaksanakan bidang tugas meliputi Biro Kesejahteraan Rakyat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Badan Perpustakaan Daerah, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, RSUD. Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang, dan Badan Penanggulangan Bencana.
DPRD Kota Sarmi merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Sebagai representasi rakyat, DPRD Kab. Sarmi mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.
Anggota DPRD memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Anggota DPRD Kota juga memiliki hak mengajukan Rancangan Perda Kota, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, membela diri, hak imunitas, serta hak protokoler.
Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPRD kota berhak meminta pejabat negara tingkat Kota, pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Jika permintaan ini tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan panggilan paksa (sesuai dengan peraturan perundang-undangan). Jika panggilan paksa ini tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 hari (sesuai dengan peraturan perundang-undangan).
Pimpinan dan anggota DPRD memperoleh kedudukan protokol dalam acara resmi dan mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan kepada pejabat pemerintah.
Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi
Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, sesuai dengan Struktur Organisasinya terdiri atas empat Bagian, yaitu Bagian Umum, Bagian Keuangan, Bagian Persidangan dan Risalah, serta Bagian Humas dan Protokol. Sedangkan sesuai Peraturan Bupati No. 38 Tahun 2008 mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :
a. Memberikan pelayanan kepada Pimpinan dan anggota DPRD;
b. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi rapat anggota DPRD;
c. Pelaksanaan urusan rumah tangga DPRD;
d. Pengelolaan tata usaha DPRD.
1. SEKRETARIS DPRD.
A. Sekretaris DPRD, Mempunyai tugas :
B. Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administrasi dibina oleh Sekda.
A. Bagian Umum, mempunyai tugas :
B. Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.
2.1. SUB BAGIAN TATA USAHA.
A. Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas :
B. Sub Bagian Tata Usaha di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian umum.
2.2. SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN.
A. Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas :
B. Sub Bagian Kepegawaian di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Umum.
2.3. SUB BAGIAN PERLENGKAPAN
A. Sub Bagian Perlengkapan, mempunyai tugas :
B. Sub Bagian Perlengkapan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Umum.
A. Bagian Keuangan, mempunyai tugas :
B. Sub Bagian Keuangan di pimpin oleh seorang Kepala Bagian Keuangan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.
3.1. SUB BAGIAN ANGGARAN
A. Sub Bagian Anggaran, mempunyai tugas :
B. Sub Bagian Anggaran di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Keuangan.
3.2. SUB BAGIAN PEMBAYARAN
A. Sub Bagian Pembayaran, mempunyai tugas :
B. Sub Bagian Pembayaran di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Keuangan.
3.3. SUB BAGIAN VERIFIKASI
A. Sub Bagian Verifikasi, mempunyai tugas :
B. Sub Bagian Pembayaran di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Keuangan.
4. BAGIAN PERSIDANGAN DAN RISALAH
A. Bagian Persidangan dan Risalah, mempunyai tugas :
B. Bagian Persidangan dan Risalah di pimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.
4.1. SUB BAGIAN PERSIDANGAN
A. Sub Bagian Persidangan, mempunyai tugas :
B. Sub Bagian Persidangan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Persidangan dan Risalah.
4.2. SUB BAGIAN RISALAH
A. Sub Bagian Risalah, mempunyai tugas :
B. Sub Bagian Risalah di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Persidangan dan Risalah.
4.3. SUB BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN
A. Sub Bagian Perundang-Undangan, mempunyai tugas :
B. Sub Bagian Perundang-Undangan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Persidangan dan Risalah.
5. BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL.
A. Bagian Humas dan Protokol, mempunyai tugas :
B. Bagian Humas dan Protokol di pimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.
5.1. SUB BAGIAN HUMAS
A. Sub Bagian Humas, mempunyai tugas :
B. Sub Bagian Humas di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Humas dan Protokol
5.2. SUB BAGIAN PROTOKOL.
A. Sub Bagian Protokol, mempunyai tugas :
B. Sub Bagian Protokol di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Humas dan Protokol .
5.3. SUB BAGIAN PERJALANAN.
A. Sub Bagian Perjalanan, mempunyai tugas :
B. Sub Bagian Perjalanan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Humas dan Protokol .PT. PRATAMA CYBER SOLUTION
Tupoksi Sekretariat DPRD
Nama Jabatan: Sekretaris DPRD
Nama Jabatan: Kepala Bagian Umum dan Keuangan
Nama Jabatan: Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Nama Jabatan: Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Protokol
Nama Jabatan: Kepala Sub Bagian Keuangan
Nama Jabatan: Kepala Bagian Persidangan
Nama Jabatan: Kepala Sub Bagian Rapat dan Risalah
Nama Jabatan: Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat
Nama Jabatan: Kepala Bagian Hukum
Nama Jabatan: Kepala Sub Bagian Perundang-undangan
Nama Jabatan: Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum dan Perundangan
